PELALAWAN – Keluhan mengenai mahalnya harga seragam sekolah kembali mencuat setiap musim penerimaan peserta didik baru. Sabtu 25/7/2026 Sejumlah wali murid mengaku keberatan karena harga seragam yang ditawarkan dinilai cukup tinggi dan tidak memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menjahit seragam di tempat lain.
Masyarakat pun mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan agar segera mengeluarkan surat edaran yang melarang praktik dugaan monopoli pengadaan seragam sekolah. Edaran tersebut diharapkan mewajibkan setiap sekolah memberikan kebebasan kepada wali murid untuk menjahit seragam di konveksi atau penjahit pilihan mereka.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku memperoleh informasi dari seorang penjahit yang selama ini menerima pesanan seragam sekolah.
"Penjahit itu bilang ke kami, satu stel seragam hanya dihargai Rp160.000 dari pihak sekolah. Tapi kami tidak tahu berapa harga yang dibebankan sekolah kepada siswa," ungkap warga tersebut.
Menurut keterangan yang disampaikan penjahit tersebut, pihaknya hanya menerima pesanan sesuai harga yang telah disepakati.
"Kami hanya diminta dari sekolah harga Rp160.000 per stel. Tapi dari sekolah ke siswa kami tidak tahu berapa harganya," ujar penjahit, sebagaimana dituturkan warga.
Informasi tersebut memunculkan dugaan adanya selisih harga yang cukup besar antara biaya produksi dengan harga yang dibayarkan wali murid. Warga menduga harga seragam di tingkat sekolah bisa mencapai lebih dari Rp200.000 per stel.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan segera mengambil langkah tegas agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun. Selain menerbitkan surat edaran, dinas juga diminta melakukan pengawasan terhadap mekanisme pengadaan seragam di seluruh sekolah.
"Jangan sampai pendidikan menjadi beban tambahan bagi masyarakat hanya karena pengadaan seragam yang tidak transparan. Orang tua seharusnya diberi hak untuk menentukan sendiri tempat menjahit seragam anaknya selama model dan ketentuannya sesuai aturan sekolah," ujar salah seorang wali murid.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan maupun pihak sekolah terkait masih belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tersebut.
MediaBono.com membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, pihak sekolah, maupun pihak lain yang disebut atau merasa berkepentingan dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Apabila terdapat keterangan, klarifikasi, atau penjelasan resmi terkait informasi yang dimuat, redaksi siap memuatnya secara proporsional sebagai bentuk keberimbangan dan tanggung jawab jurnalistik.
