PELALAWAN – Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Pelalawan, Senin (4/5/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, Zukri.
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Syafrizal, Kajari Pelalawan Eka Nugraha, unsur TNI dan Polri, perwakilan BPH Migas, Pertamina, jajaran OPD, serta perwakilan seluruh SPBU di Kabupaten Pelalawan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penanganan kelangkaan BBM harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan tenang tanpa terganggu oleh persoalan BBM,” tegasnya.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama Kapolres dan Wakil Ketua DPRD, ditemukan sejumlah faktor penyebab antrean panjang di SPBU. Di antaranya keterlambatan distribusi dari Pertamina, peningkatan permintaan akibat peralihan dari BBM non-subsidi ke subsidi, serta tidak beroperasinya penyalur eceran di desa-desa.
“Ketika penyalur di desa tidak ada, masyarakat akhirnya berbondong-bondong ke SPBU. Ini yang menyebabkan antrean panjang,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti adanya SPBU yang tidak beroperasi, seperti di wilayah Segati, Kecamatan Langgam, yang terkendala proses hukum. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan tanpa intervensi, namun pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti.
“Kami tidak akan mengintervensi proses hukum, tetapi saya minta kepada Pertamina agar penyaluran BBM tetap berjalan. Karena di Kecamatan Langgam hanya ada satu SPBU yang melayani sekitar 20 ribu kepala keluarga,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Kuala Kampar, yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Masyarakat di wilayah tersebut harus menempuh jarak jauh, bahkan menggunakan transportasi air untuk mendapatkan BBM. Untuk itu, Bupati meminta adanya solusi khusus, termasuk penambahan kuota serta penyalur resmi di desa-desa.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan merekomendasikan pembentukan sub penyalur resmi di setiap desa, serta mengusulkan penambahan SPBU kompak di wilayah yang membutuhkan.
Sementara itu, perwakilan Pertamina menjelaskan bahwa kelangkaan BBM terjadi akibat lonjakan permintaan sejak 18 April 2026. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga beberapa produk BBM non-subsidi, sehingga masyarakat beralih ke BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina telah menambah pasokan BBM subsidi sekitar 20 persen serta mempercepat jam operasional depot pengisian dari pukul 07.00 menjadi 04.30 WIB.
Terkait penegakan hukum, Pertamina menyebutkan bahwa SPBU di Langgam dapat kembali beroperasi sambil menjalani proses hukum, sementara untuk wilayah Kuala Kampar dikenakan sanksi sesuai ketentuan BPH Migas, dengan tetap diupayakan solusi agar masyarakat tidak terdampak.
Menutup rakor, Bupati mengingatkan seluruh pengusaha SPBU agar menjalankan usaha sesuai aturan dan tidak melakukan penyimpangan, termasuk penimbunan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Saya minta seluruh SPBU tertib dan tidak bermain. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Pemerintah bersama aparat akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan memastikan akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina guna merumuskan langkah terbaik agar distribusi BBM merata dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
