Pelalawan - Sorotan tajam kembali datang terhadap pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pelalawan. Kali ini, kritik disampaikan oleh Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Pelalawan, Safriyanto atau yang akrab disapa Izal. Senin, 1/6/2026
Menurut Safriyanto, kondisi parkir di Kota Pangkalan Kerinci sudah lama menjadi keluhan masyarakat, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas maupun pembenahan serius dari dinas terkait maupun Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
"Yang parah itu, waktu kita parkir tak nampak juru parkirnya. Tapi begitu kita mau naik motor dan hendak pergi, tiba-tiba datang tukang parkirnya minta uang parkir. Ini yang dirasakan banyak masyarakat," tegas Safriyanto.
Ia menilai praktik seperti itu menunjukkan buruknya sistem pengawasan dan lemahnya tata kelola parkir yang seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik, bukan sekadar aktivitas memungut uang dari masyarakat.
Safriyanto mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir.
Menurutnya, jika juru parkir hanya muncul saat meminta uang tanpa membantu mengatur kendaraan, menjaga keamanan, ataupun memberikan karcis resmi, maka yang terjadi bukan pelayanan melainkan pungutan yang terkesan dipaksakan.
"Kalau hanya datang saat minta uang, lalu setelah itu menghilang, apa sebenarnya yang dibayar masyarakat?
Pelayanan tidak ada, keamanan kendaraan tidak jelas, karcis sering tidak diberikan, tapi uang tetap diminta," katanya.
Kritik tersebut juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang dinilai terkesan membiarkan persoalan parkir terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang nyata.
Menurut Safriyanto, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada target pendapatan daerah dari sektor parkir, tetapi juga wajib memastikan adanya pelayanan yang layak kepada masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia bahkan mulai menyoroti kebocoran pendapatan parkir, lemahnya pengawasan juru parkir, hingga dugaan maladministrasi dalam pengelolaannya.
"Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek retribusi. Setiap hari rakyat diminta bayar parkir, tapi tidak pernah merasakan manfaat maupun perlindungan yang sebanding. Ini bukan soal uang dua ribu atau tiga ribu rupiah, tapi soal hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang benar," ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh titik parkir di Pangkalan Kerinci. Jika ditemukan juru parkir yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan, maka harus diberikan sanksi tegas.
Safriyanto menegaskan bahwa wajah sebuah daerah tidak hanya dinilai dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari bagaimana pemerintah mengelola pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat.
"Jangan sampai Pelalawan sibuk berbicara pembangunan dan kemajuan daerah, tetapi urusan parkir yang setiap hari dirasakan masyarakat saja masih semrawut. Kalau pungutan terus berjalan tetapi pelayanan tidak ada, publik berhak bertanya: uang parkir ini sebenarnya untuk siapa?"
Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar tidak lagi menutup mata terhadap persoalan parkir yang selama ini dianggap sepele, namun terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.